Temuan Permasalahan Keuangan Negara Semester II 2021 oleh BPK

Rabu, 25 Mei 2022 21:13 WIB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 pada Selasa kemarin, 24 Mei 2022. Laporan itu telah diserahkan Ketua BPK Isma Yatun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, BPK juga telah mengunggah dokumen laporan itu pada situs resminya.

Dalam laporan itu, BPK menyebut ada 6.011 permasalahan keuangan negara dari 4.555 temuan. Berikut ini rangkuman seputar temuan tersebut:

  • Kategori permasalahan

    Dalam pengelompokan, BPK membuat tiga kategori terkait permasalahan keuangan negara. Yakni kelemahan sistem pengawasan internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta temuan ketidakhematan; ketidakefisienan; dan ketidakefektifan.

    Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terdiri dari temuan yang berdampak finansial, yakni kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Temuan lain yang masuk dalam kategori ini adalah penyimpangan administrasi.

  • Pemerintah daerah lembaga paling bermasalah

    Dari 6.011 permasalahan temuan BPK, sebagian besar disumbang pemerintah daerah. Yakni sebanyak 3.915 masalah. Masalah terbanyak disumbang oleh ketidakefektifan, yakni 2.499 masalah, disusul kerugian sebanyak 506 masalah, dan kelemahan SPI 437 masalah.

    Sedangkan pemerintah pusat memberi andil sebanyak 1.369 masalah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya menyumbang 727 masalah.

  • Nilai masalah pemerintah pusat paling besar

    Meski jumlah masalahnya tidak sebanyak pemerintah daerah, nilai masalah pemerintah pusat justru yang terbesar dibanding lembaga pengelola anggaran lainnya. Total nilai masalah pemerintah pusat mencapai Rp 28,3 triliun.

    Masalah yang memiliki porsi nilai terbesar adalah kekurangan penerimaan. Meski hanya 24 masalah, terkecil dibanding lembaga lain, namun nilainya justru yang terbesar, yakni Rp 14 triliun lebih.

    Selanjutnya adalah potensi kerugian. Jumlahnya hanya 22 masalah, dan paling sedikit dibanding pengelola anggaran yang lain. Tetapi nilainya mencapai Rp 13,3 triliun.

    BUMN dan badan lainnya menjadi lembaga dengan nilai masalah terbesar kedua. Dari 727 total masalah temuan BPK, nilai masalahnya mencapai Rp 2,3 triliun.

  • Pemborosan masalah terbesar

Temuan BPK menunjukkan bahwa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan menjadi masalah terbanyak yang ditemukan. Total temuan masalah ini mencapai 3.173 masalah atau 53 persen dari total masalah.

Sebagian besar masalah ini disumbang pemerintah daerah, yakni sebanyak 2.525 masalah. Disusul pemerintah pusat berjumlah 534 masalah, serta BUMN dan badan lainnya 114 masalah.

Namun BPK menemukan bahwa BUMN dan badan lainnya justru menjadi pengelola anggaran paling boros. Dari 114 masalah, nilai masalah pemborosan lembaga ini mencapai Rp 989,8 miliar, tertinggi dibanding lembaga-lembaga lainnya.

Baca berita lengkapnya di sini.