Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menurut Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh presiden kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan daerah.