Pro-kontra keberadaan dan kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF) terus berlanjut. Sejumlah praktisi film, yang tergabung dalam Masyarakat Perfilman Indonesia, menganggap LSF telah mengekang kebebasan berekspresi. Lima insan perfilman kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta mahkamah menguji Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya aturan sensor.