JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah masih menyiapkan langkah-langkah kompensasi atas rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Kompensasi itu akan diberikan untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan beras bagi rakyat miskin. "Jumlah dana yang dialokasikan untuk bidang-bidang itu bisa naik dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya," kata Kalla di kantor Wakil Presiden kemarin. Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan keputusan kenaikan harga BBM karena masih menghitung besaran kenaikan yang wajar. "Nanti Presiden yang putuskan," ujarnya. Ketika ditanyakan apakah ada keberatan dari lingkungan pemerintah sendiri atas rencana kenaikan ini, ia menegaskan, tidak ada. "Jika pemerintah tidak menaikkan (harga BBM), beban subsidi yang harus ditanggung bisa Rp 100 triliun," tuturnya. Kalkulasi itu, kata dia, didasarkan pada perhitungan harga minyak US$ 40 per barel di pasar internasional. Lagi pula, jika harga BBM tidak dinaikkan, akan mendorong terus penyelundupan BBM. "Harga BBM yang murah itu pun dinikmati oleh orang kaya," ungkapnya.