JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah untuk membangun rekonsiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Langkah ini untuk menjamin kelancaran rehabilitasi sosial yang sedang berlangsung pasca bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Pemerintah harus memikirkan jaminan kelancaran rehabilitasi sosial di Aceh dengan membangun rekonsiliasi dengan GAM," kata koordinator Kontras Usman Hamid dalam keterangan pers refleksi dan proyeksi 2004-2005 di kantor Kontras kemarin. Tanpa adanya rekonsiliasi di provinsi itu, menurut Usman, di waktu-waktu mendatang gangguan keamanan dapat muncul kembali di saat proses rehabilitasi akibat bencana tsunami sedang berlangsung. Rekonsiliasi harus ditempuh melalui perumusan kesepakatan politik antara pemerintah dan GAM, antara lain dengan menawarkan suatu konsesi politik kepada GAM atau para anggotanya yang nantinya bisa meredakan dan memberi jaminan untuk menghentikan gerakan bersenjata di Aceh.