JAKARTA -- Janji pemerintah untuk menyalurkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada orang miskin tampaknya sulit diwujudkan. Hingga kini masih banyak aparat di tingkat kelurahan yang belum mengetahui prosedur penyaluran dana tersebut. Program yang dijalankan pemerintah sebelumnya, seperti pemberian beras untuk rakyat miskin dan kartu Jaring Pengaman Sosial untuk Keluarga Miskin (JPK Gakin) yang prosedurnya tidak jelas. Saeni, staf pendataan Kelurahan Duren Tiga, mengaku belum melakukan pendataan. Dia mengaku sudah mendapat arahan dari wali kota dan camat, tapi belum ada perintah untuk mendata warga miskin. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pihak kelurahan tidak melakukan pendataan. "Jadi kami bingung," ujarnya.