Enam hari lagi belasan juta rakyat Irak yang memiliki hak pilih diharapkan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum pertama negeri itu setelah invasi Amerika. Hari itu, tanggal 30 Januari, menjadi tonggak sejarah demokratisasi Irak karena untuk pertama kalinya, sejak masa pemerintahan Saddam Hussein, pemilihan diikuti kontestan dari semua kelompok dan kekuatan politik yang ada. Perdana Menteri Interim Irak Iyad Allawi menegaskan, pemilihan umum merupakan resep jitu menghentikan rangkaian kekerasan di negeri itu. "Kami percaya, pemulihan umum akan mengakhiri kekerasan dan menyatukan langkah memerangi terorisme," kata Allawi dalam wawancara televisi BBC, London, kemarin. "Kami memutuskan terus melangkah menuju demokrasi. Seluruh rakyat ikut serta. Semua ini akan mengalahkan musuh-musuh yang meremehkan kami." Pemilihan umum pada Minggu mendatang itu akan memilih 275 anggota Dewan Nasional dan anggota DPRD untuk 18 provinsi. Dewan Nasional bertugas menyusun konstitusi baru yang akan menentukan bentuk dan sistem pemerintahan Irak kelak. Rancangan konstitusi selanjutnya harus mendapat persetujuan rakyat melalui referendum. Warga Syiah, yang menjadi mayoritas di Irak, tampak mendukung pemilihan itu.