Negara-negara donor yang hendak membantu rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pasca tsunami meminta Indonesia segera memaparkan master plan-nya. Mereka ingin kepastian untuk dapat segera menyalurkan dana bantuan yang jumlahnya relatif besar. "Mereka ingin rencana detail dan aplikatif," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Mulyani di kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Atas dasar itu, kata Sri, pemerintah akan segera merampungkan rencana induk pembangunan dan pembentukan badan pelaksana rekonstruksi Aceh. Pemerintah, kata dia, sedang merancang pembentukan badan pelaksana yang akan berperan besar terhadap rekonstruksi ini. "Badan ini harus dapat mengambil alih tanggung jawab dari periode darurat ke periode rehabilitasi dan rekonstruksi," kata dia. Menurut Sri, pemerintah memang belum memutuskan batas kewenangan lembaga itu. Namun, menurut Kepala Bappenas ini, ada pertimbangan untuk membuat lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mengenai besaran dana dari negara donor dan kontribusi anggaran pendapatan belanja negara untuk rekonstruksi Aceh, menurut Sri, masih dihitung. Namun, kata dia, seluruh dana bantuan akan dikonsolidasikan dalam APBN dan tetap berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. "Sehingga accountable secara administratif dan politis," ujarnya. Soal akuntabilitas sumbangan dana ini, Menko Kesra Alwi Shihab mengatakan, pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan akan mengumumkan jumlah sumbangan terakhir pada 26 Februari. Saat ini, kata dia, BPK sudah bisa mengaudit sumbangan dari dalam negeri.