Dimulai dengan pemilihan kepala daerah yang menjadi titik fokus perubahan, amendemen kelima ini merespon kebutuhan akan konsolidasi dan penyempurnaan sistem otonomi daerah. Proses ini tidak hanya menghadirkan perdebatan tentang rezim hukum yang tepat untuk pemilihan kepala daerah, tetapi juga menyentuh isu-isu penting seperti penyelenggaraan pemilu, sengketa hasil pemilihan, dan mekanisme pemberhentian kepala daerah.