Sebagai langkah awal, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengusulkan agar keluarga yang terdampak langsung oleh judi online termasuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pandangan ini bertentangan dengan argumen bahwa bansos seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang aktif terlibat dalam praktik ilegal.