Aceh, Darurat Militer, Dan Pemilu

Edisi: 45/32 / Tanggal : 2004-01-11 / Halaman : 40 / Rubrik : KL / Penulis : Lubis, Todung Muly

Todung Mulya Lubis *)
*) Pendiri Center for Electoral Reform (Cetro).

PERSOALAN Aceh sepertinya tak pernah selesai, sejak zaman kolonial sampai sekarang. Perang melawan penjajah yang berpuluh tahun, pemberontakan DII-TII, daerah operasi militer, dan sekarang keadaan darurat militer. Masa damai di Aceh tak pernah berlangsung lama sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh tak pernah optimal. Jumlah rakyat miskin tetap banyak, dan masa depan tak jelas kapan cerahnya. Kita tidak tahu sampai berapa lama persoalan Aceh ini akan selesai.

Seperti kita ketahui, keadaan darurat militer telah diperpanjang untuk enam bulan lagi sejak November 2003. Perpanjangan ini memberi kekuasaan pemerintahan berada di tangan militer, yang dalam hal ini dijabat oleh Mayjen Endang Suwarya selaku Penguasa Darurat Militer Daerah (selanjutnya disebut Penguasa Darurat). Gubernur dan semua jajaran sipil di bawahnya harus tunduk pada kebijakan dan perintah Penguasa Darurat. Dengan keadaan seperti ini, Penguasa Darurat dapat menggunakan semua aparat dengan leluasa dalam menumpas Gerakan Aceh Merdeka yang diyakini masih terus-menerus berjuang untuk memisahkan diri dari Republik. Komando di bawah satu tangan dianggap harus diterapkan karena situasi Aceh yang rawan. GAM, sebelum keadaan darurat militer diberlakukan, telah merasuk sangat mendalam ke sebagian besar wilayah Aceh. Dengan kondisi begitu, Aceh bukan mustahil akan terlepas dari Indonesia.

Menurut penuturan Penguasa Darurat, keadaan Aceh sekarang jauh lebih aman. Aktivitas ekonomi di Banda Aceh dan beberapa kota lain sudah berjalan normal, tapi keadaan darurat militer ini masih tetap harus dipertahankan karena GAM setiap saat bisa saja memporak-porandakan keadaan aman menjadi tidak aman. Sangat mungkin Penguasa Darurat benar karena lembaga itu punya semua data dan informasi. Tapi banyak juga…

Keywords: -

---

Foto Terkait