Juwono Sudarsono: Harus Ada Restrukturisasi Bisnis Tni

Edisi: 44/33 / Tanggal : 2005-01-02 / Halaman : 167 / Rubrik : WAW / Penulis : Fibri, Rommy , Kalim, Nurdin , Juwono Sudarsono

Kita kenal tokoh ini, Juwono Sudarsono, kini 64 tahun, mungkin sejak ia masih seorang dosen jurusan politik dan program pascasarjana Universitas Indonesia. Ia memang doktor yang lulus dari sekolah beken di Inggris, London School of Economics (LSE). Juga lulus dengan predikat cum laude pada 1978.

Dunia akademis adalah dunia yang luas, tapi Juwono dibutuhkan oleh sesuatu yang lebih luas. Mulanya Soeharto menempatkan dia sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Lalu, tiap-tiap presiden—kecuali Megawati Soekarnoputri dan ayahandanya dulu—memakainya. Presiden B.J. Habibie mendudukkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya jadi Menteri Pertahanan. Di sana, dialah orang sipil pertama.

Juwono bekas dosen, mantan diplomat, tapi bukan purnawirawan jenderal. Dan ia punya agenda khusus: restrukturisasi bisnis tentara. Termasuk membuat semua unit usaha TNI bernaung di bawah satu induk perusahaan, kemudian sahamnya dijual secara terbuka. Dengan dunia luar ia harus bekerja keras, paling tidak membereskan dua hal: soal pencabutan embargo senjata Amerika Serikat, dan hubungan pertahanan RI-Australia.

Berikut wawancara wartawan Tempo Rommy Fibri dan Nurdin Kalim, serta fotografer Hendra Suhara, dengan Juwono Sudarsono. Wawancara berlangsung pada Rabu siang pekan lalu di kantornya, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Sebetulnya, masalah apa saja yang kini dihadapi Departemen Pertahanan?

Menteri Pertahanan sebelum saya kan sakit dan tidak bisa melaksanakan tugasnya. Nah, dalam situasi seperti ini pembagian kewenangan menjadi tidak jelas. Ada tumpang tindih kewenangan antara Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI, terutama dalam pembelian alat-alat sistem pertahanan.

Lalu apa fokus utama yang akan Anda benahi?

Tugas utama saya hanya menyiapkan sistem. Sehingga, siapa pun pengganti saya, sistem kelembagaan sudah berjalan. Apalagi pada waktu mendatang Mabes TNI melekat dengan Departemen Pertahanan.

Bagaimana dengan bisnis TNI, Anda juga akan menertibkannya?

Harus ada restrukturisasi bisnis TNI. Saya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Panglima TNI untuk membicarakan sejumlah bisnis yang bernaung di bawah bendera TNI. Kita berkesimpulan, yang paling tepat adalah semua bisnis itu dinaungi oleh perusahaan induk, kemudian dijual sahamnya secara terbuka. Dengan begitu akan menjadi lebih transparan.

Apa sebetulnya tujuan restrukturisasi itu?

Selain untuk menutup defisit anggaran pertahanan, kebijakan itu juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit. Contoh yang cukup bagus adalah Thailand. Mereka mempunyai konsep manajemen yang baik. Ada perusahaan pengelola bank dan televisi yang sahamnya dimiliki tentara. Di Indonesia sudah ada Artha Graha, tapi pengelolaannya…

Keywords: Bisnis Tentara, Reformasi TNI, 

---

Foto Terkait