Bisnis Tentara Jalan Di Tempat

Edisi: 35/35 / Tanggal : 2006-10-29 / Halaman : 16 / Rubrik : NAS / Penulis : Setyarso, Budi, Dewanto, Eduardus K.,

JENDERAL aktif di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia itu tergelak, tak menyembunyikan rasa gelinya. Ketika itu Tempo bertanya, mengapa pengalihan bisnis tentara tak kunjung beranjak. "Siapa pun tak senang, dong, kalau barang miliknya diutak-atik," kata sang jenderal, dua pekan lalu.

Dua tahun sejak berlakunya Undang-Undang TNI yang melarang tentara berbisnis, penyelesaian masalah ini memang tak kunjung selesai. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun TNI, 5 Oktober lalu, soal ini juga tak disinggung sama sekali. Padahal Undang-Undang TNI mengatur, pengalihan bisnis tentara ini harus dituntaskan paling lambat pada 2009. Jenderal Endriartono Sutarto, ketika masih memimpin TNI, berjanji menyelesaikannya tahun depan.

Cilangkap, Markas Besar TNI, sudah menyerahkan daftar berisi 1.520 unit usaha dengan nilai total Rp 1 triliun ke tim supervisi dan transformasi bisnis TNI, September tahun lalu. Dalam daftar itu tercantum berbagai jenis usaha, mulai dari agen minyak tanah, penjualan kaca mata, hingga sekolah dasar. Tapi ada pula perusahaan pengelola hutan, properti, hingga perbankan.

Nilai buku unit usaha tentara yang disetor Cilangkap itu juga beragam. Ada optik yang dicantumkan bernilai buku Rp 7,5 juta. Ada perusahaan yang merugi. Namun, ada juga perusahaan yang nilai bukunya mencapai Rp 165 miliar--terbesar dalam daftar ini-- yaitu PT Bhumyamca Sekawan, di bawah Yayasan Mabesal, Angkatan Laut.

Pengalihan unit bisnis itu hingga kini…

Keywords: Bisnis Tentara, Reformasi TNI, Endriartono Sutarto, Sjafrie Sjamsoeddin, 

---

Foto Terkait