PRESIDEN BERGANTI, KORUPSI MASIH DI SINI

Edisi: 35/35 / Tanggal : 2006-10-29 / Halaman : 118 / Rubrik : LIPSUS / Penulis : Malik, Rizal , ,

SUSILO Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan mengusung berbagai janji kampanye. Salah satu di antaranya adalah tekad untuk memberantas korupsi. Dalam dokumen "Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera" yang menguraikan visi, misi, dan program SBY dan M. Jusuf Kalla (MJK), pemberantasan korupsi mendapatkan porsi kecil dan terselip dalam agenda program keadilan, hukum, hak asasi manusia dan demokrasi.

Sasarannya, "berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas". Sasaran ini diuraikan lebih lanjut dalam acara penajaman visi dan misi calon presiden pada 14 September 2004. SBY menyatakan: "Saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi di negeri ini. ...kami akan mengadakan rapat secara terus-menerus. Pengauditan kekayaan pejabat harus dilakukan setiap tahun. Semua lembaga yang dibangun untuk pemberantasan KKN seperti BPK, KPK, akan saya dayagunakan dengan terpadu agar langkah yang diambil efektif. Pengawasan lebih ketat akan saya lakukan terhadap pos-pos rawan korupsi seperti bea cukai dan bagian pengadaan lainnya."

Ada Kemajuan
Bagaimana setelah dua tahun? Salah satu hal yang patut diacungi jempol adalah upaya kantor Presiden untuk cepat memberikan izin bagi pemeriksaan pejabat negara yang disangka melakukan korupsi. Selama dua tahun ini, SBY telah mengizinkan pemeriksaan 54 orang pejabat yang terdiri dari bupati, wali kota, gubernur/wakil Gubernur, dan anggota DPR/MPR. Apabila ditambahkan izin pemeriksaan 157 orang anggota DPRD oleh Menteri Dalam Negeri, maka Kabinet Indonesia Bersatu telah memecahkan rekor: mengizinkan pemeriksaan 211 pejabat. Beberapa di antara mereka kini telah meringkuk di hotel prodeo.

Yang kedua adalah upaya memangkas kesulitan melakukan koordinasi dari berbagai instansi pemerintah yang menangani korupsi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada persaingan di antara lembaga penegak hukum, terutama untuk berebut kasus korupsi yang "basah". Entah itu dengan niat mendapat nama, atau mendapat dana…

Keywords: -

Rp. 15.000