Pemberantasan Korupsi: Nol Besar

Edisi: 12/32 / Tanggal : 2003-05-25 / Halaman : 116 / Rubrik : LIPSUS / Penulis : , ,

REZIM datang-pergi silih berganti, yang tetap hanya ini: Indonesia tetap saja menyandang gelar juara korupsi, di Asia dan bahkan posisi ”tinggi” di dunia. Triliunan uang negara ”hangus”—lebih dari Rp 100 triliun dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ratusan kasus masuk kejaksaan, tapi hanya sedikit uang negara yang bisa diselamatkan. Hanya puluhan kasus yang masuk pengadilan. Yang tampak mencolok: penanganan korupsi di negeri ini masih setengah hati. Kinerja kejaksaan sudah lama ditandai dengan angka merah.

Padahal, sejak reformasi bergulir, sebetulnya banyak produk hukum soal korupsi dihasilkan. Dua Ketetapan MPR telah dibuat, lima undang-undang sudah diterbitkan, lima peraturan pemerintah dikeluarkan, satu keputusan presiden dan satu instruksi presiden telah diteken. Namun, setumpuk aturan itu hanya macan kertas. Seolah-olah kita hampir tiba kepada kesimpulan gawat: isu korupsi cuma menarik untuk dikampanyekan, bukan untuk dilaksanakan.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya sudah terbentuk 16 Agustus 2001 menurut undang-undang. Kenyataannya sampai sekarang belum juga terbentuk. Yang lucu, justru undang-undang (Nomor 30 Tahun 2002) yang dikoreksi. Komisi itu boleh dibentuk paling lambat 27 Desember 2003.

Tak ada kata lain. Pemberantasan korupsi selama era reformasi masih dalam tahap gertak sambal belaka! Simak saja kasus kakap berikut.

1. Kasus Soeharto

Bekas presiden Soeharto diduga melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan…

Keywords: -

---

Foto Terkait