Sekali Dayung, Bi Dan Bca Terlewati

Edisi: 42/30 / Tanggal : 2001-12-23 / Halaman : 110 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Setiawan, Iwan , Manggut, Wenseslaus , Prabandari

IBARAT sebuah kapal, dengan terpilihnya tiga deputi gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, pemerintah seolah berhasil melewati dua pulau dengan sekali dayung. ”Pulau” pertama yang dilewati pemerintah adalah terisinya tiga kursi kosong deputi BI yang telah terkatung-katung sejak zaman Abdurrahman Wahid. Secara aklamasi, pekan lalu, Komisi IX DPR-RI akhirnya memilih Bun-Bunan Hutapea, Maulana Ibrahim, dan Maman H. Soemantri sebagai deputi gubernur BI yang baru. Mereka bertiga bakal menggantikan Burhanuddin Abdullah, Dono Iskandar, dan Achwan.

Sepintas pemilihan deputi BI itu terkesan wajar. Apalagi prosesnya sendiri memakan waktu sembilan bulan. Tapi, bagi Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, anggota Komisi IX dari PPP, ada sesuatu yang menarik, yakni perubahan sikap fraksi PDIP di Komisi IX. Sebab, pada awal pemilihan deputi BI, sejak Februari hingga November lalu, PDIP bersikukuh menolak pemilihan deputi dilanjutkan sebelum amandemen UU Bank Sentral Nomor 23/1999 selesai dibahas. Anehnya, setelah reses, justru PDIP yang bersemangat menyelesaikan pemilihan deputi baru. ”Padahal, saat fit and proper test calon deputi, tak ada anggota PDIP yang mau hadir rapat,” ujarnya, masih diliputi rasa heran.

Sampai di sini, bau intervensi terhadap proses pemilihan deputi mulai tercium. Indikasi ini dikuatkan oleh Benny Pasaribu sendiri, Ketua Komisi IX dari PDIP, bahwa perubahan sikap PDIP di saat-saat akhir itu adalah keputusan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Roy B.B. Janis. Katanya, ”Sebenarnya PDIP ingin amandemen diselesaikan dulu. Tapi baru semalam…

Keywords: -

---

Foto Terkait