Satu Kapal Dua Nakhoda

Edisi: 38/35 / Tanggal : 2006-11-19 / Halaman : 26 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Manggut, Wenseslaus , Muryadi, Wahyu, Ramidi

YUDHOYONO dan Kalla lazim bertemu. Tapi pertemuan kedua pemimpin di Istana Negara, Jumat dua pekan lalu, sungguh dinanti orang ramai. Inilah perjumpaan pertama mereka sesudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani—pada 29 September 2006—surat keputusan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi alias UKP3R. Isu tentang Unit Kerja itu mulai meledakkan kontroversi sejak dua pekan lalu.

Pro dan kontra terhadap Unit Kerja, yang dibentuk Presiden, menjadi menu utama diskusi politik di Ibu Kota beberapa minggu terakhir. Termasuk dalam Partai Golkar, yang melaksanakan musyawarah nasional pada Senin pekan ini. Ramai disebut, soal ini menaikkan suhu hubungan kedua pemimpin hingga nyaris ke titik didih.

Alhasil, hampir seratus wartawan mengantre, menunggu hasil pembicaraan Yudhoyono-Kalla. Wakil Presiden tiba menjelang siang. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang lengkap dengan kopiah, dan membawa serta sejumlah berkas dalam sebuah map berwarna hijau telur asin. Eh, para juru warta kecele. Pak Presiden dan Pak Wakil cuma tersenyum saat meninggalkan Istana menuju tempat bersalat Jumat.

Alih-alih memberi bocoran hangat, juru bicara presiden Andi Mallarangeng ganti meyakinkan wartawan bahwa hubungan dua petinggi Republik Indonesia itu kian solid saja. Tapi pertemuan mereka sejatinya tak sehangat paparan Andi. Seorang sumber yang makan siang bersama Kalla di kamar kerjanya sepekan setelah acara di Istana Negara menuturkan ceritera ini kepada Tempo: pertemuan berlangsung kikuk. Kalla mengambil sebuah berkas dari mapnya, menyodorkannya ke arah Presiden, lalu bilang: ”Apakah perjanjian ini masih berlaku?”

Si sumber menirukan ucapan Kalla berikutnya, ”Apakah Bapak masih akan menghormati janji kita dulu?” Pria Bugis itu meminta jawaban tegas. Tidak diketahui persis jawaban Yudhoyono. Tapi orang dekat Kalla menjelaskan bahwa Presiden menjanjikan, Unit Kerja yang ia bentuk tidak akan memangkas wewenang Wakil Presiden.

Perjanjian yang ditunjukkan Jusuf Kalla dalam pertemuan empat mata itu adalah semacam nota kesepahaman. Ada yang menyebutnya kontrak politik. Dibikin sebelum keduanya berikrar menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2004, nota kesepahaman itu, menurut sumber Tempo di lingkaran Kalla, ditandatangani Presiden Yudhoyono pada 16 April 2004 di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Tebalnya cuma…

Keywords: -

---

Foto Terkait