Inikah Bppn Seri Dua?

Edisi: 16/32 / Tanggal : 2003-06-22 / Halaman : 120 / Rubrik : EB / Penulis : Siahaan, Febrina, ,

ANGIN di Senayan berbelok tajam di seputar rencana pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Embusannya kencang terasa mulai akhir Mei lalu, saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tandjung menerima kunjungan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah. Ketika itu, selepas pertemuan, dari mulut Akbar meluncur sebuah pernyataan: parlemen bersepakat menunda OJK.

”Ah, itu kan hanya bentuk solidaritas atas resistansi BI,” bisik seorang pejabat tinggi Departemen Keuangan mengomentari statemen Akbar.

Pemerintah memang seperti tak ambil peduli dengan arah angin Senayan. Setelah pertemuan Akbar-Burhanuddin, Presiden Megawati tetap saja mengirimkan Rancangan Undang-Undang OJK ke Senayan, lengkap dibubuhi stempel ”prioritas”. Kesibukan di Departemen Keuangan, lembaga yang menggodok draf beleid itu, juga tak berkurang. Hingga pekan kemarin, berbagai tim yang mengurusi segala tetek-bengek pembentukan OJK terus berjibaku dengan pekerjaannya.

Tarik-menarik ini, seperti diketahui, bersumber dari Undang-Undang No. 23/1999 tentang BI, yang disahkan pada 17 Mei 1999 silam. Di situlah cikal-bakal OJK ditetapkan. ”Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang,” demikian tertulis dalam Pasal 34. Mestinya, paling telat 31 Desember 2002 kemarin fungsi pengawasan bank yang selama ini melekat di BI akan dipasrahkan ke lembaga baru itu. Tapi jalan tak kunjung mulus. Belakangan, petinggi bank sentral kencang melobi wakil rakyat supaya pasal yang bisa menggusur separuh kewenangan mereka itu dianulir.

Berbeda dengan pendahulunya,…

Keywords: -

---

Foto Terkait