Aset Al-qaidah, Antara Fakta Dan Ilusi

Edisi: 36/30 / Tanggal : 2001-11-11 / Halaman : 34 / Rubrik : NAS / Penulis : Bektiati, Bina , Suryalibrata, Rian , Prabandari, Purwani D.

AKSI Amerika Serikat memburu kekayaan jaringan Al-Qaidah di segala penjuru dunia membuat pemerintahan Megawati ikut-ikutan repot. Ibaratnya, Amerika yang menabuh irama genderang perang melawan Usamah bin Ladin, Indonesia—juga banyak negara lain—seperti terseret-seret ikut sibuk "menari".

Alkisah, ada informasi intelijen AS yang mengabarkan bahwa ditemukan daftar rekening Al-Qaidah di Indonesia. Kontan saja soal ini dibawa ke rapat koordinasi tingkat menteri bidang politik dan keamanan, Selasa pekan silam. Hari itu juga dikeluarkan pernyatan resmi: pemerintah akan membekukan aset-aset Al-Qaidah di Indonesia.

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Syamsul Mu'arif, mengatakan bahwa pem-bekuan itu harus dilakukan. Sebab, Indonesia telah ikut menandatangani Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1373 Tentang Antiterorisme.

Kesibukan meningkat. Pemerintah harus punya landasan hukum untuk bertindak. Disiapkanlah Rancangan Undang-Undang Antiterorisme. Menurut Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, rancangan itu akan diserahkan kepada Presiden Megawati Sukarnoputri, Desember mendatang. Sementara itu, pemerintah akan sesegera mungkin mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai landasan bertindak. Inpres itu akan dipakai sebagai dasar untuk membekukan aset-aset Al-Qaidah di Indonesia—kalau benar-benar ada.

Untuk penerapannya, pemerintah akan melakukan kerja sama antarlembaga, seperti dengan kejaksaan, kepolisian, Bank Indonesia, dan Departemen Luar Negeri, untuk menjaring semua kekayaan berunsur Al-Qaidah di…

Keywords: -

---

Foto Terkait