Pajak Sang Primadona

Edisi: 46/21 / Tanggal : 1992-01-11 / Halaman : 21 / Rubrik : EB / Penulis : BK

BERBAGAI tanggapan yang nadanya berbedabeda muncul ke permukaan ketika
Presiden Soeharto mengumumkan RAPBN 1992/93, Senin pekan ini. Beberapa
pengamat ekonomi berpendapat bahwa rancangan anggaran kali ini boleh dikatakan
cukup ekspansif. Alasannya, anggaran 1992/93 (dalam rupiah) naik 11%, dari Rp
50,55 trilyun menjadi Rp 56,1 trilyun. Ada juga yang melihat bahwa -- kendati
terjadi kenaikan dalam jumlah total -- RAPBN yang satu ini lebih bersifat
kontraktif karena penerimaan dalam negeri tetap saja lebih besar daripada
pengeluaran.

; Lain pendapat pengamat independen, lain pula pandangan seorang pejabat tinggi
pemerintah yang dihubungi TEMPO. Katanya, RAPBN 1992/93 lebih cocok jika disebut
anggaran yang konservatif. Mengapa? Pada anggaran pendapatan sektor migas terlihat
bahwa Pemerintah sangat berhati-hati menetapkan perolehan dari si emas hitam.
Dengan harga patokan US$ 17 per barel, pendapatan yang dianggarkan hanya Rp 13,945
trilyun alias turun 7,1% dibanding anggaran sedang berjalan.

; Terlepas dari pendapat-pendapat itu, RAPBN kali ini pada dasarnya tak berbeda
dengan berbagai APBN yang disusun sejak 1986/87, yakni adanya penekanan penerimaan
yang sangat besar di sektor nonmigas. Terutama penerimaan pajak. Pada anggaran
yang sedang berjalan, pendapatan dari aneka pajak (PPh, PPN, pajak ekspor, PBB,
dan pajak lainnya) ditargetkan akan mencapai Rp 17,55 trilyun, tapi dalam RAPBN
ini ada lonjakan sampai Rp 23,37 trilyun. Itu berarti ada kenaikan sekitar Rp 5,82
trilyun, atau 33% dibanding APBN yang…

Keywords: -

---

Foto Terkait