Kebebasan Untuk Mengakses Informasi

Edisi: 32/30 / Tanggal : 2001-10-14 / Halaman : 55 / Rubrik : MD / Penulis : Haryanto, Ignatius , ,

PEKAN lalu, amarah Presiden Megawati sempat tercetus karena sebagian anggota DPR dari Fraksi PDI-P belum menyerahkan daftar kekayaan kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Selain terlambat, ironisnya, ada pula yang mempertanyakan apa gunanya hal itu dilakukan. Yang bertanya ini agaknya tidak paham bahwa penyerahan daftar kekayaan ke KPKPN bermakna ganda. Pertama, hal itu menyangkut akuntabilitas publik dari para penyelenggara negara, termasuk anggota DPR. Kedua, mengungkap kekayaan pejabat berarti menghormati hak publik untuk memperoleh informasi, baik tentang pribadi pejabat maupun tentang proses penyelenggaraan negara.

Gagasan mengenai akuntabilitas publik sebenarnya sudah dibicarakan beberapa tahun lalu. Namun, ketika hal itu harus dilaksanakan, ternyata para anggora DPR tidak siap. Padahal, tak sedikit orang yang curiga akan penggelembungan pundi-pundi para wakil rakyat itu, terutama di bawah kolom yang bernama hibah.

Kalau menelusurinya sedikit ke belakang, kita juga masih ingat ketidakjelasan mekanisme subsidi kepada masyarakat miskin atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, telah terjadi berbagai penyelewengan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang pelakunya sulit dijaring oleh aparat penegak hukum. Lebih parah lagi, semua informasi tentang berbagai penyelewengan dan penyimpangan itu hilang tak berbekas, seolah-olah seperti dengan sengaja dihilangkan. Akibatnya, masyakarat bersikap apatis bila pemerintah melansir program kesejahteraan masyarakat.

Kebiasaan menyembunyikan kekayaan atau menyelewengkan uang pemerintah—yang sudah mewabah di seantero Indonesia—tidak pernah bisa ditemukan di Swedia. Penyimpangan dalam implementasi program pemerintah malah bisa dipastikan tidak sekali pun terjadi di negara paling modern di Skandinavia itu. Swedia memang paling maju dalam merealisasikan sistem pemerintahan yang demokratis. Kelebihannya terletak pada segala yang serba terbuka dan bisa dikontrol oleh masyarakat.

Sistem demokrasi yang berkualitas ini sudah berakar…

Keywords: -

---

Foto Terkait