Hari Sabarno: "kita Bukan Negara Federal"

Edisi: 26/30 / Tanggal : 2001-09-02 / Halaman : 42 / Rubrik : WAW / Penulis : Sudarsono, Gendur

ORANG mengenalnya sebagai sosok yang tenang dan santun. Komentarnya tak pernah meledak-ledak, apalagi kontroversial. Bila bicara, seulas senyum selalu menghiasi wajahnya. Dandanannya necis. Rambutnya pendek, tersisir rapi. Dialah Letnan Jenderal TNI Hari Sabarno.

Presiden Megawati Sukarnoputri mengangkat pria yang lahir 12 Agustus 1944 di Solo, Jawa Tengah, ini sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Gotong-Royong, menggantikan seniornya, Surjadi Soedirdja. Pengangkatan itu menjadi semacam kado istimewa bagi ulang tahunnya yang ke-57.

Hari Sabarno merintis karir politik lewat jalur militer—dengan cara yang nyaris lurus dan mulus. Lulus dari pendidikan militer dengan pangkat letnan dua (1967), ia mendapatkan promosi pertama sebagai komandan peleton dan Kepala Seksi Dua Brigade Infanteri Kodam Brawijaya pada 1968-1972. Dari situ ia dipromosikan sebagai Komandan Batalion dan Komandan Korem Siliwangi dalam kurun waktu sebelas tahun (1982-1993). Catatan karirnya bertambah terus. Dia mendapat promosi sebagai Wakil Asisten Sosial Politik dan Asisten Sosial Politik Kepala Staf Sosial dan Politik di Markas Besar ABRI pada 1994-1995.

Pada waktu itulah, garis takdir menggiringnya lebih jauh. Hari dipercaya mewakili tentara di kursi legislatif, menjadi Ketua Fraksi ABRI dan kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua MPR/DPR dari Fraksi TNI/Polri hingga sekarang. Di Senayan inilah, Hari bertemu seorang kawan lamanya, Amien Rais. Mereka berdua bersahabat sejak kecil di Hizbul Wathon, perkumpulan kepanduan Muhammadiyah, Solo, Jawa Tengah. Hanya karena berbeda minat, dua orang ini terpaksa berpisah pada 1964. Hari masuk tentara di Magelang, Amien sekolah di Yogya.

Jumat pekan lalu TEMPO mendapat kesempatan menemui Hari. Sehari sebelumnya, ia sibuk mengadakan rapat kerja gubernur untuk membahas pelbagai problem penting kewilayahan di 30 provinsi. Isu sentral yang mengemuka di rapat ini adalah otonomi daerah yang selama ini berlangsung tidak efektif. Selain itu, ada rencana pemerintah untuk membentuk badan intelijen nasional di setiap provinsi. "Pak Hendro sedang menyiapkan undang-undangnya," kata Hari. Yang dimaksud adalah Kepala Badan Intelijen Nasional A.M. Hendropriyono.

Kepada Gendur Sudarsono, Dwi Arjanto, dan fotografer Awaluddin dari TEMPO, Hari menjawab semua pertanyaan tentang aneka persoalan, dari soal pengangkatannya sampai otonomi daerah. Perbincangan dilakukan di ruang kerjanya yang sederhana namun tertata apik, di Gedung Departemen Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Petikannya.

Mengapa sejak awal Orde Baru sampai sekarang, Menteri Dalam Negeri berasal dari militer atau orang dekat presiden?

Semasa pendidikan dan pelatihan, militer selalu berpikir secara nasional kebangsaan, dan enggak pernah berpikir kedaerahan. Departemen Dalam Negeri yang bertugas menjaga semuanya barangkali membutuhkan latar belakang itu. Tak benar kalau alasannya karena orang yang dekat presiden, enggak selalu begitu.

Kapan Anda…

Keywords: -

---

Foto Terkait