Andal Di Militer, Belum Tentu Di Sipil

Edisi: 24/30 / Tanggal : 2001-08-19 / Halaman : 36 / Rubrik : LIPSUS / Penulis : , ,

SECARA formal, rezim militer di Indonesia memang tak pernah ada. Tetapi dalam praktek sehari-hari, masa-masa ketika militer begitu berkuasa, dan bahkan merebut hampir semua pimpinan puncak birokrat sipil, pernah terjadi. Itulah era pemerintahan Soeharto, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru. Apalagi pada awal-awal kekuasaannya, militer memang seolah segalanya. Mereka menguasai hampir segenap aspek kehidupan, dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga ketua RT. Juga, dari direktur sampai petugas satpam, tentara selalu muncul di sana.

Niat awalnya mungkin saja mulia. Setelah kegagalan G30S dengan dihabisinya pejabat-pejabat yang beraviliasi ke PKI, dilanjutkan dengan pembersihan para pejabat yang diindikasikan sebagai Sukarnois, birokrasi praktis kosong melompong. Banyak jabatan di pemerintahan yang lowong. Kekosongan inilah yang diisi tentara. Bukan tanpa alasan, tentu. Pimpinan tentara merujuk pada doktrin dwifungsi ABRI—istilah yang begitu populer di masa Orde Baru—yang menegaskan tentara Indonesia adalah tentara rakyat. Jadi, selain aktif di militer, tentara juga dibolehkan berkiprah di bidang sipil, pokoknya semua kepentingan yang membela, mengayomi, dan mengatasnamakan rakyat. "Apalagi setelah dwifungsi secara sempit diartikan sebagai kekaryaan," kata pengamat militer Salim Said. Sejak istilah kekaryaan itu muncul, jabatan sipil dipenuhi militer aktif dengan istilah dikaryakan.

Tetapi persoalan muncul ketika penempatan yang seharusnya berorientasi membenahi permasalahan justru terpuruk karena yang terjadi semata-mata untuk mengejar jabatan. Mulailah kritik berhamburan, karena banyaknya salah urus, bahkan penyelewengan. Penyebab utamanya tentu saja ketidakcakapan si tentara yang ditempatkan pada jabatan birokrasi sipil tersebut.

Banyak sekali contoh soal itu. Misalnya, Ibnu Sutowo di Pertamina, Ahmad Tirtosoediro ketika memimpin Bulog, yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Ini pada barisan BUMN. Di jajaran pejabat sipil birokrat lebih banyak lagi, entah itu gubernur ataupun bupati. Biasanya, kalaupun tidak melakukan praktek tercela dan salah urus, kekakuan yang mereka bawa sebagai akibat…

Keywords: -

---

Foto Terkait