Kepemimpinan Daerah

Edisi: 24/30 / Tanggal : 2001-08-19 / Halaman : 94 / Rubrik : KL / Penulis : Abdullah, Taufik ,

Taufik Abdullah *)
*) Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

APAKAH Abdul Gafur & partner akhirnya dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai gubernur dan wakil gubernur definitif dari provinsi baru Maluku Utara, ataukah pemilihan harus diulang, saya tidak tahu. Tetapi, yang saya tahu pasti, peristiwa ini sama sekali tidak aneh. Sejak Soeharto lengser keprabon, peristiwa seperti ini biasa terjadi. Hampir semua gubernur, apalagi bupati, yang terpilih oleh DPRD berdasarkan Undang-Undang No. 22/1999, harus memulai karir mereka dengan mengurut dada menghadapi tuduhan money politics. Mungkin saya salah ingat, tetapi rasanya sampai sekarang pun—setelah sekian bulan berlalu—calon bupati Sampang yang terpilih masih juga belum dilantik atau diganti.

Beralasan atau tidak, tetapi adanya tudingan money politics memang memperlihatkan bahwa secara formal ”zaman otoriter dan sentralistik” boleh dikatakan telah berakhir. Sekarang, melalui wakil mereka di DPRD, masyarakat pemilihlah yang menentukan siapa yang harus memimpin daerah mereka, tidak lagi seseorang yang jauh berada di sana, di pusat pemerintahan dan politik. Begitulah kira-kira argumen keren yang bisa dan tentu saja harus diberikan. Tetapi, sialnya, masyarakat pemilih itu sekarang telah terpecah-pecah ke dalam sekian banyak partai. Tentu bisa diperkirakan bahwa setiap pecahan, yang diwujudkan partai itu, menginginkan calon mereka atau calon lain yang dianggap sejalanlah yang terpilih sebagai pejabat nomor satu di daerah itu. Sialnya lagi, tidak ada jaminan bahwa kemenangan dalam pemilihan umum bisa dengan begitu saja disalin ke dalam kemenangan dalam pergulatan…

Keywords: -

---

Foto Terkait