Kolusi Menutup Pelupuk Mata

Edisi: 31/30 / Tanggal : 2001-10-07 / Halaman : 108 / Rubrik : HK / Penulis : S., Happy , Arjanto, Dwi , Hidayat, Agus

MUSUH republik ini agaknya bukan makar, disintegrasi, apalagi revolusi, melainkan kolusi. Pengalaman membuktikan betapa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) semasa Orde Baru telah meluluh-lantakkan perekonomian negeri ini. Karena itu, pekan lalu, Presiden Megawati Sukarnoputri kembali menyinggung masalah pejabat berbisnis sebagai potensi utama KKN.

Dalam lawatannya di Amerika, Presiden melarang para menterinya berbisnis. Suami Presiden, Taufiq Kiemas, yang pengusaha, kabarnya juga diminta tak berbisnis yang bisa mengganggu kedudukan presiden. Soal kedudukan presiden ini menjadi penting lantaran presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid, dilengserkan MPR antara lain akibat dugaan kolusi.

Sepintas, political will Presiden Megawati sepertinya menyejukkan. Namun, tetap saja ada kesangsian kalau-kalau larangan itu kembali menjadi jargon tanpa makna, sebagaimana semasa Orde Baru.

Tak bisa dimungkiri, praktek pejabat berbisnis pada masa kekuasaan Presiden Soeharto memang keterlaluan. Para menteri punya berbagai perusahaan swasta, selain menjadi komisaris di badan usaha milik negara. Begitu pula keluarga si pejabat. Dari anak dan cucu presiden sampai putra lurah berniaga. Alhasil, muncul pemeo: bapak jadi pejabat, keluarga dan konco jadi pengusaha.

Adanya keluarga pejabat berbisnis tentu menimbulkan banyak masalah. Mereka bisa memperoleh fasilitas secara tak langsung karena petugas di departemen tertentu merasa rikuh menghadapi pengusaha pelat merah. Mau tak mau petugas melayani pengusaha yang masih bertalian darah dengan pejabat itu.

Perusahaan pelat merah merupakan…

Keywords: -

---

Foto Terkait