Jangan Lagi Berbisnis, Jenderal

Edisi: 32/31 / Tanggal : 2002-10-13 / Halaman : 28 / Rubrik : NAS / Penulis : Widjajanto, Kuswardono, Arif ,

INI kabar tak sedap bagi tentara. Bukan menyangkut "pertempuran Binjai" tempo hari yang melumpuhkan kota dan merobohkan sejumlah korban. Kaitannya jauh dengan pertikaian di antara mereka saat bertugas di Ambon. Tapi soal cekaknya anggaran yang dialokasikan buat angkatan perang. Presiden Megawati Sukarnoputri menyampaikan perkara prihatin ini saat berpidato pada ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-57, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu pekan lalu.

Akibatnya sampai ke kantong. Brankas di kesatuan, maupun dompet prajurit, jadinya pas-pasan. Toh, Mega berharap tentara tetap profesional. Presiden secara tegas meminta jangan sampai dengan alasan kurang duit lantas anggota TNI menjadi "tentara bayaran profesional". Secara implisit Panglima Tertinggi meminta prajurit dari tingkat kopral hingga jenderal yang masih aktif bertugas untuk tidak ngobyek menjadi pelaku, beking atau pelindung kegiatan bisnis.

Problem bujet tentara lumayan serius. Agar bisa tenang bertugas, juga bertempur, sekitar 300 ribu prajurit di seluruh Tanah Air butuh kucuran dari kas negara sedikitnya Rp 9,3 triliun per tahun. Nilai ini setara dengan 1 persen produk domestik bruto. Coba bandingkan dengan Malaysia. Di negeri dengan areal lebih kecil ketimbang Republik ini, bujet militer tahunannya 2 persen dari produk domestik bruto. Jangan lupa, angka sebesar itu cuma menutup sepertiga total kebutuhan pertahanan. Adapun untuk tahun anggaran 2002-2003, Markas Besar menyodorkan angka Rp 17 triliun.

Komandan lapangan tentu pusing tujuh keliling. Dalam perhitungan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, hingga kini jajarannya harus berkutat untuk menutup kekurangan dana berupa 70 persen sisanya (sekitar Rp 35 triliun) untuk kesejahteraan tentara. "Perusahaan mana yang mampu memasok dividen sebesar itu? Penghasilan Freeport saja tak sampai segitu," kata Jenderal Tono, saat dengar pendapat dengan Komisi Politik dan Pertahanan DPR, tengah September lalu. Ia membantah dugaan bahwa semua yayasan milik TNI bisa menutup sisa kebutuhan itu.

Dampak minimnya bujet sudah terasa di medan…

Keywords: Bisnis Tentara, Reformasi TNI,  Tommy Winata, 

---

Foto Terkait