Kejahatan Kemanusiaan Dan Kewenangan Politik

Edisi: 20/30 / Tanggal : 2001-07-22 / Halaman : 123 / Rubrik : KL / Penulis : Widjojanto, Bamban

Bambang Widjojanto*)
*)Praktisi hukum

AKHIRNYA, Pansus Trisakti dan Semanggi DPR dapat menyelesaikan tugasnya. Laporannya, yang menyimpulkan tragedi Trisakti dan Semanggi sebagai pelanggaran biasa dan bukan pelanggaran hak asasi manusia berat, pun sudah disetujui dewan.

Walaupun demikian, pengesahan laporan itu tak lantas berarti dugaan adanya kejahatan hak asasi manusia dalam tragedi di atas telah selesai. Ini tecermin dari reaksi keras yang dikemukakan oleh keluarga korban dan kalangan aktivis hak asasi. Bahkan, Presiden, sebagai respons terhadap keprihatinannya atas keputusan DPR yang menyinggung rasa keadilan korban dan akal sehat masyarakat, sepertinya tak keberatan menerbitkan keppres tentang peradilan ad hoc hak asasi manusia. Padahal, keppres seperti itu berkaitan erat dengan ada-tidaknya kualifikasi kejahatan berat hak asasi.

Kalau dilihat dengan cermat, ada sesuatu yang "menarik" dalam penanganan kasus tragedi Trisakti dan Semanggi ini. Ketika proses politik sedang berjalan melalui pansus di DPR, misalnya, dilakukan persidangan militer atas tragedi Trisakti-Semanggi. Dalam dakwaan kasus itu disebutkan bahwa para terdakwa dinilai telah melakukan penembakan atas…

Keywords: -

---

Foto Terkait