Digenjot Ruu Setelah Memorandum

Edisi: 18/30 / Tanggal : 2001-07-08 / Halaman : 120 / Rubrik : HK / Penulis : Wiremmer, Hendriko L. , Prasetya, Adi ,

MENJELANG Sidang Istimewa MPR, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tampaknya berhasrat memperoleh rapor bagus di bidang hukum. Buktinya, pemerintah seperti menunjukkan kinerja penegakan hukum yang baik, di antaranya dengan mengangkat Baharuddin Lopa sebagai Jaksa Agung dan Marsillam Simandjuntak selaku Menteri Kehakiman.

Demikian pula di bidang pembuatan undang-undang (legislasi). Kendati usianya baru 20 bulan, sejak 19 Oktober 1999 sampai Juni 2001, pemerintah sudah meluncurkan 82 rancangan undang-undang (lihat Perkembangan RUU di DPR). Bahkan, pada Juli 2001, akan ada lagi sekitar 10 rancangan undang-undang, antara lain RUU revisi kepailitan, perseroan terbatas, dan perlindungan saksi.

Bandingkan dengan masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan transisi yang berumur 15 bulan itu menghasilkan 75 undang-undang. Sementara itu, pemerintah Orde Baru periode 1992 sampai 1997 telah memproduksi 86 undang-undang.

Sekadar catatan, sebanyak 30 dari 82 RUU di atas menyangkut daerah (provinsi, kabupaten, dan kota madya). Gejala ini berkaitan dengan euforia reformasi dan otonomi daerah. Dari 30 RUU tentang daerah itu, tinggal lima RUU yang belum disahkan DPR.…

Keywords: -

---

Foto Terkait