Dagang Sapi Mengatur Syarat Presiden

Edisi: 20/32 / Tanggal : 2003-07-20 / Halaman : 26 / Rubrik : NAS / Penulis : Dewanto, Nugroho , Manan, Abdul, Rofiandi, Yandi

PERMADI tak kuasa menahan luapan hatinya. Anggota parlemen dari PDI Perjuangan ini melakukan interupsi dalam rapat paripurna penerimaan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Senin pekan lalu. Ia menyesalkan dihapuskannya persyaratan calon presiden dan wakil presiden tidak dalam status terdakwa dalam perundangan itu.

Interupsi tokoh yang gemar berpakaian serba hitam ini dianggap angin lalu. Pemimpin rapat, Soetardjo Soerjogoeritno, juga dari PDI Perjuangan, menghalaunya dengan ucapan pendek, "Nanti dibahas di fraksi masing-masing." Dan Permadi tak meneruskan protesnya. Sebab, secara formal, fraksinya sudah menerima undang-undang tersebut tanpa reserve.

Di luar ruang sidang, ia mengaku secara pribadi tetap berkeberatan dengan beleid baru tersebut. "Kalau undang-undang itu disahkan, berarti Sumanto bisa menjadi presiden," ujarnya. Sumanto yang ia maksud adalah seorang terpidana pemakan mayat yang belum lama ini bikin heboh. Permadi heran: di Provinsi Lampung saja, Alzier, tersangka perbuatan kriminal, batal menjadi gubernur meski sudah menang pemilihan secara demokratis. "Jangan sampai rakyat menilai, aturan di daerah saja jauh lebih baik ketimbang yang di pusat," katanya.

Rapat paripurna akhirnya berlangsung mulus. Cuma, ada interupsi dari Muhaimin dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang menggugat ihwal tak diaturnya sumbangan dana kampanye untuk pemilihan presiden. Selebihnya lancar jaya. Tanpa banyak diwarnai perdebatan dan dalam tempo yang terhitung singkat, Soetardjo mengetuk palu tanda rapat paripurna DPR menerima undang-undang tersebut.

Semuanya memang berkat lobi. Para anggota panitia kerja sebelumnya kerap bertemu di Hotel Santika Jakarta. Forum itu membahas substansi rancangan undang-undang yang belum disepakati. Di sinilah terjadi perdebatan alot menyangkut dua masalah krusial: persentase…

Keywords: -

---

Foto Terkait