Moratorium Atas Nama Stabilitas

Edisi: 31/32 / Tanggal : 2003-10-05 / Halaman : 44 / Rubrik : NAS / Penulis : Sudrajat, Wibowo, Kukuh S. , Maksum, Dwidjo U.


GEBYAR Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 masih tujuh bulan lagi. Tapi angin tak menyenangkan sudah mulai merasuk ke sejumlah daerah dalam sebulan terakhir. Penyebabnya adalah rencana Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan keputusan moratorium (penundaan) pemilihan kepala daerah pada 2004.

Bagi anggota Dewan di daerah, rencana itu amat menggelisahkan. Sebab, mereka terancam kehilangan satu-satunya hak politik yang belum pernah digunakan: memilih bupati/wali kota baru. "Ironis namanya jika selama masa bakti Dewan yang lima tahun ini tidak pernah memilih wali kota," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Mojokerto, Syamsul Fuadi.

Sikap senada ditunjukkan Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kota Kediri, Nuruddin Hasan. Dia bahkan mengaku telah menjalin kontak dengan para pentolan berbagai fraksi di DPRD Kota Madiun, Mojokerto, dan Probolinggo untuk bersatu menolak moratorium. Jika Jakarta tetap ngotot, mereka…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

S
Setelah Islam, Kini Kebangsaan
1994-05-14

Icmi dikecam, maka muncul ikatan cendekiawan kebangsaan indonesia alias icki. pemrakarsanya adalah alamsjah ratuperwiranegara, yang…

Rp. 15.000
K
Kalau Bukan Amosi, Siapa?
1994-05-14

Setelah amosi ditangkap, sejumlah tokoh lsm di medan lari ke jakarta. kepada tempo, mereka mengaku…

Rp. 15.000
O
Orang Sipil di Dapur ABRI
1994-05-14

Sejumlah pengamat seperti sjahrir dan amir santoso duduk dalam dewan sospol abri. apa tugas mereka?

Rp. 15.000