Ongkos Mahal Dan Dalil Haram

Edisi: 49/29 / Tanggal : 2001-02-11 / Halaman : 23 / Rubrik : LAPUT / Penulis : S., Happy , Wiremmer, Hendriko L. , Prasetya, Adi

SEJARAH tata negara kini punya catatan penting. Buat pertama kalinya DPR membidikkan memorandum (peringatan) ke arah presiden. Itu karena delapan dari sepuluh fraksi di DPR, berdasarkan hasil penyelidikan Pansus DPR, menganggap Presiden Abdurrahman Wahid terkait kuat dengan kasus dana Bulog dan sumbangan Sultan Brunei.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Reformasi, Alvin Lie, keputusan memorandum didasarkan pada Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978. Dalam hal ini, Presiden dianggap telah melanggar haluan negara, baik yang ada dalam UUD 1945, yakni Pasal 9 tentang sumpah jabatan, maupun aturan di luar UUD 195, yaitu Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kata Alvin, memorandum merupakan kompromi politik paling maksimal di DPR. Sebab,…

Keywords: -

---

Foto Terkait