Otonomi Daerah: Pemerintah Tak Bisa Tidur

Edisi: 43/29 / Tanggal : 2001-01-07 / Halaman : 50 / Rubrik : KL / Penulis : Mallarangeng, Andi A. , ,

Andi A. Mallarangeng*)
*) Dosen Institut Ilmu Pemerintahan

AKHIRNYA yang ditunggu datang juga. Anda mungkin menganggap ini terlalu cepat, tetapi se-bagian besar lainnya mengatakan sudah menunggu terlalu lama, selama Orde Baru. Maka, kini saatnya telah tiba, 1 Januari 2001, otonomi daerah diimplementasikan secara penuh. Hal ini tidak dapat ditunda lagi karena merupakan agenda reformasi, bagian dari demokratisasi, dan merupakan amanat rakyat. Otonomi daerah juga merupakan salah satu kunci dari solusi persoalan disintegrasi bangsa yang terus menggantung.

Kebijakan otonomi daerah dalam konteks demokratisasi pada dasarnya sebuah kebijakan politik untuk melakukan sharing of power. Secara horizontal, sharing of power ini dilakukan dengan memberdayakan parlemen serta memandirikan peradilan, di pusat dan daerah. Sedang secara vertikal, pembagian kekuasaan ini dikerjakan dengan melimpahkan berbagai kewenangan yang tadinya dimonopoli pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa. Dengan ini, diharapkan tidak ada lagi cabang pemerintahan, lapisan pemerintahan, sekelompok orang, ataupun seseorang yang dapat mengangkangi kekuasaan secara monolitik maupun hegemonik.

Otonomi daerah, dengan devolusi kewenangan yang luas dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih adil, merupakan kebijakan yang memberi kesempatan kepada pemerintah pusat untuk menunjukkan bahwa mereka berbeda secara mendasar dengan rezim-rezim terdahulu. Bahwa mereka sekarang bersedia berbagi kekuasaan dengan pemerintah daerah serta cabang-cabang kekuasaan lainnya. Bahwa kedaulatan rakyat yang menjadi dasar konstitusi kita termasuk dan terutama adalah kedaulatan rakyat di daerah-daerah. Dalam konteks pusat dan daerah, kita semua adalah orang daerah, yang juga terikat…

Keywords: -

---

Foto Terkait