Hak Normatif Buruh Dan Peran Pemerintah

Edisi: 05/31 / Tanggal : 2002-04-07 / Halaman : 90 / Rubrik : SUR / Penulis : , ,

MASIH ingat Marsinah? Marsinah adalah pekerja wanita di sebuah perusahaan di Jawa Timur, yang meninggal dianiaya demi kepentingan sepihak majikannya. Marsinah telah menjadi martir dalam gerakan buruh melawan kebiadaban para majikan mereka. Sejumlah aktivis masuk penjara dari tahun ke tahun sebagai akibat usaha mereka memperjuangkan nasib buruh. Protes demi protes dilayangkan, demonstrasi demi demonstrasi silih berganti, namun nasib kaum buruh belum kunjung terperbaiki.

Para pendiri republik ini telah dengan bijaksana mencantumkan dalam UUD 1945 bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Rumusan tersebut kemudian ditegaskan lagi antara lain dalam UU No. 14/1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, PP No. 8/1981 tentang perlindungan upah, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 02/1993 tentang kesepakatan kerja untuk waktu tertentu.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mestinya yang paling bertanggung jawab untuk mengemban amanat konstitusi ini. Itu bukan tugas yang mudah. Bahkan definisi "pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" saja masih menjadi perdebatan. Penghidupan yang layak bagi seorang guru SD tentu lain ukurannya dengan yang layak bagi seorang bankir atau konglomerat. Dalam hal buruh, penentuan besar upah minimum regional atau provinsi (UMR/UMP) saja masih menyisakan perbedaan pendapat, apakah harus berdasarkan kebutuhan hidup minimum atau sekadar kebutuhan fisik minimum. Padahal pengertian "pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" tak berhenti hanya pada penghasilan yang cukup, tapi juga menyangkut keamanan dan kenyamanan bekerja, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan bagi…

Keywords: -

---

Foto Terkait