Harta Karun Pemerintah Di Bi

Edisi: 41/29 / Tanggal : 2000-12-17 / Halaman : 130 / Rubrik : EB / Penulis : Tanjung, Leanika , Riyanto, Agus , Hidayat, Agus

SEMANGAT pemerintah untuk melakukan reposisi terhadap Bank Indonesia (BI) kini semakin terpacu. Reposisi memang harus dilakukan, sesuai dengan prinsip dan roh independensi yang ditiupkan oleh Undang-Undang No. 23/1999. Berdasarkan undang-undang bank sentral ini, pemerintah dan BI, yang dulu terikat sebagai satu entitas, kini terpisah dalam dua entitas yang diharapkan bisa bekerja sama, kendati sewaktu-waktu bisa juga berseberangan.

Saat ini, dua entitas itu cenderung berseberangan ketimbang bergandeng tangan. Selain kisruh Syahril Sabirin, posisi berseberangan itu menajam karena inisiatif pemerintah untuk menagih bunga yang bisa dipetik dari dana triliunan miliknya yang disimpan di Bank Indonesia. Selama ini, dana yang jumlahnya sangat besar itu ternyata tidak diberi bunga.

Kehendak untuk memperoleh bunga disampaikan pemerintah ke DPR dalam rapat RAPBN tahun 2001, pekan lalu. Dan DPR memberikan lampu hijau. Satu-satunya perintang hanya pertimbangan bahwa pemerintah merasa belum…

Keywords: -

---

Foto Terkait