Kasus Bulog Tanpa Pansus

Edisi: 03/31 / Tanggal : 2002-03-24 / Halaman : 20 / Rubrik : NAS / Penulis : Taufiqurohman, M. , Arjanto, Dwi ,

PERGULATAN di Gedung DPR Senayan belum berhenti. Namun, para penolak pembentukan Panitia Khusus Skandal Bulog II tampaknya berada di atas angin, ketika mereka bersidang paripurna awal pekan ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai terbesar yang menguasai hampir sepertiga kursi di parlemen, cenderung menolak pembentukan sebuah panitia yang akan menjadi ajang "pengadilan politik" bagi Akbar Tandjung dan Golkar pada umumnya.

Ini tentu saja merupakan kontras dari sikap mayoritas anggota parlemen dalam skandal Bulog I, yang menyeret nama Presiden Abdurrahman Wahid. Tak mengherankan jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang didirikan Abdurrahman, menjadi partai yang paling getol menyuarakan perlunya panitia khusus serupa. Tapi suara mereka tampaknya bakal tertelan oleh penolakan.

PDIP, bagaimanapun, merupakan partai yang paling menentukan (lihat tabel). Pada sidang paripurna awal Maret lalu, partai ini cenderung setuju pembentukan panitia khusus. Namun, perkembangan belakangan, terutama setelah Akbar Tandjung ditahan, tampaknya mengubah peta sama sekali.

Sikap PDIP yang baru ini tampak setelah melewati sejumlah rapat koordinasi yang alot sepanjang pekan lalu. Meskipun suara pendukung pansus di partai berlambang banteng bulat itu tidak besar, posisi mereka sangat menentukan. Sebut saja Sekjen PDIP Soetjipto, Ketua Fraksi PDIP di DPR Roy B.B. Janis, Sekretaris Fraksi Tjahjo Kumolo, bekas Ketua Fraksi PDIP Arifin Panigoro, anggota Tim 4 Dwi Ria Latifa, dan sejumlah tokoh lain. Sampai Jumat pekan lalu, mereka masih menyuarakan dukungannya atas pembentukan pansus. Bahkan Roy yakin, para pendukung ini di Fraksi PDIP mencapai 90 persen. "Ini yang saya baca dalam rapat Selasa lalu," katanya.…

Keywords: -

---

Foto Terkait