Yang Batal Demi Keadilan

Edisi: 02/31 / Tanggal : 2002-03-17 / Halaman : 19 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


PEMERINTAH, yang harus "berkelahi" dulu untuk menyamakan persepsi tentang cara terbaik menangani utang konglomerat, akhirnya mampu menghasilkan sebuah keputusan. Inti dari keputusan yang disepakati Kamis pekan lalu itu ialah: rencana KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan), untuk memperpanjang PKPS (penyelesaian kewajiban pemegang saham) menjadi 10 tahun, ditolak. Alasannya, penanganan utang konglomerat harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Perpanjangan sampai 10 tahun disadari sebagai menyalahi prinsip keadilan, dan sekaligus meniadakan kepastian hukum.

Apakah dengan ketegasan itu pemerintah sudah berpaling dari konglomerat? Jawabnya, ya dan tidak. Pemerintah bisa dianggap berpaling bila 100 persen tidak lagi memihak para pengutang besar itu. Tapi, dengan tidak…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000