Pinjaman Ketat Perlu Pengawasan Ketat

Edisi: 35/29 / Tanggal : 2000-11-05 / Halaman : 128 / Rubrik : EB / Penulis : Dewanto, Nugroho , Adi, IG.G. Maha , Cahyani., Dewi Rina

SETELAH menggondol utang besar, hasil pertemuan Consultative Group for Indonesia (CGI) Tokyo, pemerintah segera mengambil ancang-ancang untuk membelanjakannya dengan membangun sejumlah proyek infrastruktur. Dari Jepang, Indonesia menerima pinjaman jangka pendek senilai US$ 1,585 miliar sebagai bagian dari Miyazawa Plan. Selain itu, masih ada hibah dalam bentuk kerja sama teknis senilai US$ 130 juta, serta pinjaman jangka menengah dan panjang senilai 58,1 miliar yen, atau setara dengan US$ 340 juta.

Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli sudah menyatakan bahwa proyek yang akan dibangun kurang lebih berjumlah 20 buah, termasuk di dalamnya proyek rel kereta api double track Jakarta-Surabaya dan pembangunan sarana sanitasi di permukiman yang mirip proyek MHT di Jakarta pada 1970-an. Namun, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Erna Witoelar, yang diserahi tugas membuat daftar rinciannya, menyatakan bahwa proyek yang akan dibangun belum konkret. Demikian pula jumlahnya. "Belum pasti mencapai 20 buah," ujar istri Sekjen Barisan Nasional, Rachmat Witoelar, itu.

Kalau begitu, mana yang benar? Ternyata, sampai saat ini tiap departemen masih mengajukan usulan yang nanti harus diputuskan lagi sesuai dengan skala prioritas dalam rapat koordinasi perekonomian di Bappenas. Hal ini berkait pula dengan jenis proyek dan sumber pembiayaan. Pinjaman khusus dalam yen, misalnya, tentu sayang bila digunakan untuk membangun jalan di Jawa, karena sudah ada pihak swasta yang berminat. "Lebih baik pinjaman lunak itu saya gunakan untuk membangun jalan di Kalimantan atau…

Keywords: -

---

Foto Terkait