Tiga Simpang Jalan Militer

Edisi: 31/29 / Tanggal : 2000-10-08 / Halaman : 30 / Rubrik : NAS / Penulis : Dharmasaputra, Karaniya , Tanjung, Leanika , Rianto, Agus S.

HARI jadi Tentara Nasional Indonesia, 5 Oktober depan, tengah banyak ditunggu. Santer digunjingkan, di seputar hari itu bakal ada pergeseran di sejumlah posisi penting. Kali ini bahkan menyangkut dua posisi paling puncak: Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat.

Sebenarnya, bukan cuma pergantian itu yang jadi soal penting. Ada yang tak kalah signifikan. Sebuah pertanyaan perlu kembali diperiksa: apakah reformasi TNI, yang tak henti dipidatokan itu, telah bergulir dengan kecepatan dan arah yang semestinya?

Peringatan datang dari laporan International Crisis Group (ICG)-lembaga terkemuka yang terdiri dari mantan presiden, peraih Nobel, dan ilmuwan terkemuka-5 September lalu. Laporan itu mencatat bahwa TNI sekarang telah kehilangan begitu banyak kekuasaan seperti yang pernah dikecap pada era Soeharto. Kebijakan atas kiprah politiknya bahkan telah mengalami berbagai perombakan drastis. Tapi perlu diingat, "Proses transformasi itu sesungguhnya belum rampung dan masih menyisakan sejumlah sumber daya yang memungkinkan militer melancarkan tekanan politik terhadap pemerintah melalui cara-cara tak demokratis."

Titik balik peran politik TNI dimulai para era B.J. Habibie. Diguyur hujan hujatan telah membekingi rezim Soeharto dan bertanggung jawab atas berbagai kejahatan kemanusiaan, pendekatan baru telah diadopsi. Seminar TNI pada September 1998 menelurkan "Paradigma Baru TNI": militer tak lagi berada dalam posisi "menduduki", tapi cukup "mempengaruhi" kebijakan pemerintah. Itu pun lebih berupa pengaruh "tak langsung" ketimbang "langsung". TNI tak lagi berada di posisi mendominasi, tapi berbagi kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan politik sipil.

Pada Januari 1999, kursi militer/polisi di…

Keywords: -

---

Foto Terkait