I Putu Gde Ary Suta: "pemerintah Mencla-mencle Menghadapi Konglomerat"

Edisi: 48/30 / Tanggal : 2002-02-03 / Halaman : 38 / Rubrik : WAW / Penulis :

MENJADI Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu bak duduk di atas kursi panas. Apalagi bagi I Putu Gde Ary Suta, yang saat ia dilantik menjadi Ketua BPPN pada 25 Juni 2001, lembaga itu sedang disorot tajam oleh publik. Betapa tidak. Menurut hasil audit akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa, total aset BPPN yang Rp 645 triliun hanya bernilai wajar sekitar Rp 167 triliun. Tambahan lagi, pihak DPR menuntut agar BPPN menyelesaikan pengembalian 70 persen dari nilai aset ke pemerintah hingga Juni 2001. Namun apa daya, BPPN cuma berhasil memenuhi 20 persen.

Sementara kecaman atas kinerjanya belum mereda, BPPN tertimpa aral yang lain. Pada Desember 2001, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memutuskan menyetujui perpanjangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Persetujuan ini tentu saja makin menyulut kontroversi atas BPPN. Publik dan media mencap BPPN terlalu memanjakan para konglomerat yang nakal, yang tak mau membayar utang.

Lalu, BPPN mengerahkan semua alasan yang ada untuk menjawab mengapa PKPS diperpanjang, dalam sidang kabinet awal Januari lalu. Karena kontroversi terus berlangsung, Kamis 17 Januari silam, dibentuk tim kecil KKSK untuk mengkaji ulang perpanjangan PKPS dimaksud.

Nah, Putu, yang menjadi penggagas perpanjangan PKPS, juga dikecam banyak pihak. Pria yang pernah menjadi Ketua Bapepam periode 1984-88 ini dituduh terlalu sering dilobi konglomerat, sehingga memutuskan skema yang meringankan mereka. Bahkan pengamat ekonomi Faisal H. Basri menuding bahwa skema perpanjangan itu sebagai "manuver keji".

Nah, bagaimana lelaki kelahiran Denpasar 12 April 1958 ini menanggapi pusaran persoalan uang puluhan triliun rupiah tersebut? Menurut pria workaholic yang pernah menjadi penasihat ahli Marzuki Darusman ketika menjabat Jaksa Agung itu, dia hanya berusaha memenuhi target…

Keywords: -

---

Foto Terkait