Pkps: Yang Sudah Jelas Menjadi 'kabur'

Edisi: 47/30 / Tanggal : 2002-01-27 / Halaman : 102 / Rubrik : KL / Penulis : Basri, Faisal H. , ,

Ada beberapa keganjilan dalam keputusan KKSK itu. Pertama, "permohonan" perpanjangan PKPS dan keringanan pembayaran bunga sebetulnya hanya diajukan oleh satu kelompok usaha (Sjamsul Nursalim). Namun pemerintah sedemikian kooperatifnya atas permohonan pengusaha itu, sampai-sampai isi keputusan KKSK nyaris sama dengan formula yang dibuat oleh sang pemohon. Kedua, Undang-Undang Propenas telah memberikan arah yang sangat jelas untuk mempercepat restrukturisasi utang perusahaan kepada negara. Intinya, GBHN mensyaratkan transparansi. Penjabaran GBHN tertuang dalam Propenas, yang mencantumkan delapan tindakan spesifik yang harus dilakukan pemerintah.

Setelah timbul reaksi keras dari masyarakat, juga dari kalangan pemerintah sendiri, pemerintah kemudian meminta BPPN memberikan presentasi dalam sidang kabinet. Materi presentasi yang disusun BPPN dalam sidang kabinet 7 Januari 2002 ternyata hanya mencomot satu butir (butir 5) dari delapan butir yang tertera pada Propenas. Dengan cara begitu, BPPN hendak mencari pembenaran atas usul mereka sebelumnya…

Keywords: -

---

Foto Terkait