Lagu Lama Para Jenderal

Edisi: 30/29 / Tanggal : 2000-10-01 / Halaman : 30 / Rubrik : NAS / Penulis : Dharmasaputra, Karaniya , Wiyana, Dwi , Sukmana, Oman

REFORMASI Tentara Nasional Indonesia. Bagus betul kata-kata itu. Tapi sayang, kasus penyelewengan dana Yayasan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) membuktikan jargon mentereng itu tak lebih cuma judul baru untuk sebuah lagu lama. Dengar saja pernyataan Inspektur Jenderal Angkatan Darat Mayjen Djoko Subroto pekan lalu, ketika mengumumkan kesimpulan penyelidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Yayasan Dharma Putra Kostrad: "Tak ada penyelewengan dana. Yang ada cuma ketidaktertiban administrasi." Khas langgam Orde Baru.

Cuma ketidaktertiban administrasi? Entah dari mana kesimpulan itu dipungut Jenderal Djoko. Mengherankan pula kenapa hari itu ia seolah mengklaim kesimpulan juga diambil berdasarkan audit yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kantor akuntan publik Herman Juwono. Wakil kedua lembaga pemeriksa itu bahkan tak hadir. Sampai pengumuman usai, kursi mereka kosong melompong.

Lebih ajaib lagi, dokumen audit final BPK yang didapat TEMPO malah menyatakan kebalikannya. Penyelidikan lembaga tinggi negara sejak Mei lalu itu menyodorkan 21 temuan. Sejumlah di antaranya masuk dalam kategori korupsi-penggelembungan harga, ketidakefisienan, penggelapan pajak-yang setidaknya bernilai Rp 42 miliar (lihat tabel).

Meski berkeberatan memerincinya, hal itu dikukuhkan Ketua Tim Pemeriksa BPK Laksamana Muda (Purn.) I Gde Artjana. "Ada indikasi penyimpangan, termasuk penggelembungan harga (mark-up)," ujarnya. Gde Artjana menunjuk kasus pembelian tanah di Ciseeng, Bogor, sebagai satu contoh kasus yang telah menjebol brankas Kostrad Rp 6,5 miliar. BPK juga berpendirian, dana yayasan harus semata-mata digunakan untuk kesejahteraan prajurit, bukan untuk mendanai keperluan operasional, yang mestinya diambil dari…

Keywords: Bisnis Tentara, Reformasi TNI, kostrad, 

---

Foto Terkait