Privatisasi Vs Kepentingan Kelompok

Edisi: 45/30 / Tanggal : 2002-01-13 / Halaman : 80 / Rubrik : SUR / Penulis : Rustanto

PRIVATISASI sebenarnya mempunyai beberapa pengertian. Pertama adalah kehendak pemerintah untuk mengurangi campur tangan dalam kehidupan ekonomi dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peranan swasta. Kedua, penjualan sebagian atau semua saham pemerintah di BUMN kepada swasta. Pengertian lain ialah perubahan gaya manajemen BUMN, dari model ambtenaar menjadi lebih business-like seperti halnya perusahaan swasta murni yang benar-benar profesional. Dalam hal terakhir ini, BUMN tersebut masih tetap menjadi milik penuh negara (pemerintah) tetapi dikelola secara swasta. Tentu dengan segala implikasinya, termasuk rantai birokrasi pengambilan keputusan yang lebih pendek, dan orientasi bisnis yang lebih jelas dengan mengesampingkan beban-beban tugas yang bersifat nonbisnis.

Sebagai kebijakan resmi pemerintah, privatisasi harus dilaksanakan dalam kerangka filosofi dan ideologi negara. Acuan utama tentu Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa ”cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” serta ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sesuai dengan adagium ”tak ada sesuatu yang tak berubah kecuali perubahan itu sendiri”, definisi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, atau sering disebut juga sebagai industri strategis, mengalami pergantian dari waktu ke waktu. Dalam Undang-Undang No. 1/1967 tentang PMA, misalnya, sejumlah bidang usaha diidentifikasi sebagai bidang-bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dinyatakan tertutup bagi PMA secara pengusahaan penuh. Berbagai bidang itu mencakup pelabuhan, listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom, dan media massa. Saat ini PMA antara lain sudah dihalalkan merambah bidang pengusahaan pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan air minum.

Timbul pertanyaan apakah kebijakan privatisasi…

Keywords: -

---

Foto Terkait