Film Indonesia Ketinggalan Kereta

Edisi: 20/21 / Tanggal : 1991-07-13 / Halaman : 69 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : Surawijaya, Bunga

DENGAN sikap tenang, berbaju putih, dan berdasi biru bercorak garis-garis,
Sudwikatmono, 57 tahun, muncul di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis pekan
lalu. Meski ia berkibar sebagai pengusaha terigu, semen, pasar swalayan, dan
bank, kali ini kehadirannya untuk urusan film dan bioskop.

; Ketua Asosiasi Importir Film Mandarin (AIFM) ini diundang oleh Komisi IX DPR
-- yang antara lain membawahkan bidang kebudayaan -- sebagai bos PT Subentra
dan PT Suptan. Status undangan ini sempat diprotes Dwi -- demikian ia biasanya
dipanggil -- karena menurut dia undangan dengar pendapat masalah peredaran
film itu seharusnya ditujukan pada MEPI (Masyarakat Ekonomi Perfilman
Indonesia). Anggota MEPI terdiri dari para pengusaha bioskop, produser,
pengedar film Indonesia, dan pengimpor film asing.

; Namun, Komisi IX DPR memang maunya mengundang Subentra Group karena
perusahaan inilah yang dituding menguasai peredaran film asing yang membuat
film nasional terjepit. Praktek tata edar yang tidak beres itu tercium oleh
kalangan perfilman nasional sejak sekitar dua tahun lalu. Dan belakangan
kalangan film ini makin panik setelah bulan lalu anggota asosiasi eksportir
film Amerika (MPEAA) merangkul Subentra untuk mengalirkan film-film Hollywood
ke Indonesia (TEMPO, 29 Juni 1991).

; Buntutnya, para artis dan pekerja film ramai-ramai datang ke DPR.
Dijurubicarai Eros Djarot, rombongan orang film ini menyampaikan unek-uneknya
ke Fraksi Karya Pembangunan, Kamis dua pekan lalu. Mereka mendesak praktek
monopoli dalam peredaran film dan perbioskopan di Indonesia dihapuskan. "Kami
meminta segala bentuk peraturan (de jure) dan praktek lapangan (de facto) yang
bersifat merugikan laju pertumbuhan film nasional dikoreksi dan diperbaiki
secara menyeluruh," ujar Eros.

; FKP, yang diwakili Krissantono, sependapat bahwa praktek monopoli merugikan.
Hanya saja ia ingin bersikap adil dengan cara meminta keterangan dari pihak
yang dituding, yakni kelompok Subentra itu. Eros pun cepat menangkap
kesempatan. la minta rombongannya diperbolehkan ikut mendengar jawaban dari
pihak Dwi dan kawan-kawan.

; Setelah diterima FKP, lima hari kemudian delegasi perfilman melaporkan
keluhan yang sama ke Fraksi ABRI. Selain itu, juru bicara Eros Djarot minta
DPR bisa menyatu-mejakan kelompok mereka dengan pihak yang, katanya,
pandangannya berbeda. "Kami ingin dikonfrontir dengan Departemen Penerangan,"
kata Eros. Alasannya, "Tidak jelasnya keberpihakan Deppen dalam pembangunan
film nasional." Selama ini, katanya lagi, kelompok penentang monopoli dan
Deppen hanya bisa berdebat mulut ala pokrol bambu di media massa. Padahal,
kalau mereka dipertemukan, masalahnya bisa selesai seperti dialog antara bapak
dan anak.

; Tapi…

Keywords: -

---

Foto Terkait