Dpr Dan Apbn: Bukan Salah Uud Mengandung

Edisi: 44/30 / Tanggal : 2002-01-06 / Halaman : 52 / Rubrik : AK / Penulis : Kusuma, Ananda B. , ,

ENAM wartawan Sinar Harapan, termasuk pemimpin umum, diperiksa kejaksaan tinggi karena membocorkan Rancangan APBN. Presiden Soeharto, pada awal Januari 1973 itu, tersinggung karena rancangan tadi masih berstatus ”rahasia negara” karena belum dipidatokan di depan DPR. Pemeriksaan selama seminggu itu mengarah ke sangkaan subversi. Panglima Kopkamtib dan Menteri Penerangan turun tangan. Wakil Pemred, Aristides Katoppo, dicopot dan ”disekolahkan” ke luar negeri.

DPR Orde Baru tak pernah mengutak-atik RAPBN yang diajukan pemerintah. Jenderal Soeharto mengajak para politisi dan anggota DPR untuk taat total pada ketentuan buatannya sendiri yang diberi merek ”Konsensus Nasional”. Intinya singkat saja: DPR tidak perlu mempersoalkan rancangan APBN pemerintah dan dwifungsi ABRI. Dengan konsensus yang merobek konstitusi itu, Menteri Keuangan bisa bilang ”take it or leave it”. Bujet yang diajukan selalu lolos diundangkan tanpa perubahan setitik-koma pun.

Penjelasan UUD 1945 tentang APBN berbunyi: ”Cara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang bersifat fasisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, dengan persetujuan DPR.”

Kemudian: ”Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan, ”Dalam menetapkan pendapatan dan belanja,…

Keywords: -

---

Foto Terkait