Banyak Model, Ada Hibrida

Edisi: 44/30 / Tanggal : 2002-01-06 / Halaman : 60 / Rubrik : AK / Penulis : Barkah, Poppy Ch. , ,

ADA ”kawin paksa” politik di Prancis. Namanya cohabitation: dua rival berbagi kuasa dalam tampuk pemimpin negara. Seorang presiden terpilih membagi kekuasaan dengan perdana menteri yang berasal dari partai mayoritas di parlemen, yang merupakan lawannya dalam pemilihan presiden. ”Kawin paksa” ini terjadi berkat sistem presidensial dengan adonan parlementer yang dianut negeri itu.

Prancis tiga kali menjalani cohabitation. Presiden Francois Mitterrand (Sosialis) mau tak mau harus menunjuk rivalnya, pemimpin mayoritas Jacques Chirac (partai kanan RPR), menjadi perdana menteri (1986-1988). Lalu, 1993-1995, Presiden Mitterrand kembali menunjuk tokoh kanan, Edouard Balladur, sebagai perdana menteri. Ketika Chirac jadi presiden, ia bekerja sama dengan Perdana Menteri Lionel Jospin yang Sosialis (1997-hingga sekarang).

Sistem pemerintahan hibrida ini adalah campursari unsur-unsur yang menguntungkan dari sistem presidensial dan parlementer. Presiden adalah kepala negara untuk masa jabatan yang sudah dijangka, sehingga tidak bisa diturunkan di tengah jalan. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan yang dimunculkan dari parlemen dan bertanggung jawab penuh kepada parlemen, sehingga sewaktu-waktu bisa diturunkan oleh mosi tak percaya.

Sistem hibrida bisa dilihat sebagai semipresidensial bila presidennya punya kuasa lebih besar. Kalau perdana menteri dan parlemennya yang lebih berperan, itu disebut semiparlementer. Prancis, yang sejak De Gaulle memakai sistem hibrida, boleh dilihat sebagai semipresidensial. Presiden mengangkat perdana menteri, menyusun kabinet, memimpin kabinet, mengajukan RUU, dan berwenang membubarkan majelis rendah (tapi tidak bisa membubarkan senat).

Dalam pembagian kekuasaan pemerintahan, presiden memegang kebijakan luar negeri dan pertahanan, menjadi panglima tertinggi angkatan perang, dan…

Keywords: -

---

Foto Terkait