Trias Politika, Bisa Boleh, Bisa Tidak

Edisi: 44/30 / Tanggal : 2002-01-06 / Halaman : 62 / Rubrik : AK / Penulis : Kusuma, Ananda B. , ,


ADA anggapan yang mengental di era reformasi ini bahwa pemerintahan yang demokratis hanya bisa dilaksanakan dengan trias politika. Presiden Abdurrahman Wahid pernah menyebut para pendiri negara ”munafik”: maunya melaksanakan trias politika, tapi kenyataannya konsep itu tidak dijalankan.

UUD 1945 juga mendapat citra buruk sebagai konstitusi yang tak demokratis, tidak punya checks and balances, mengabaikan hak asasi manusia, executive heavy. Stigma ini akibat kesewenangan Orde Baru dan Orde Demokrasi Terpimpin menginterpretasi dan menerapkannya guna melestarikan kekuasaan.

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mengungkap bahwa founding fathers kita menganggap trias politika sudah usang. Yang melaksanakannya hanya Amerika Serikat, Filipina, dan beberapa negara lain. Para pendiri berpendapat, sistem pemerintahan demokratis bisa dilaksanakan dengan trias politika atau dengan non-trias politika. Bisa dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti di Amerika Serikat atau dengan peleburan kekuasaan (fusion of power) model Inggris.

Pemerintahan yang demokratis dapat dilaksanakan dengan sistem dan nama berbeda. Ada sistem presidensial, kuasi-presidensial, semi-presidensial, hibrida presidensial, parlementer, atau semi-parlementer. Yang penting, sistem itu tidak melanggar prinsip demokrasi dan bisa efektif. Para pendiri juga menganggap sistem pemerintahan harus disesuaikan dengan keadaan suatu negara. Terkait pula dengan aliran pikiran yang mendasari UUD-nya.

Orde Baru gemar benar menyatakan UUD 1945 dipengaruhi aliran pikiran integralistik Soepomo, paham yang justru dihujat oleh pihak anti-UUD 1945. Padahal Soepomo sendiri sudah menanggalkan pikirannya itu pada masa Sidang II BPUPK, Juli 1945. Saat itu, Panitia Penyusun UUD (yang dipimpin Ir. Sukarno) memutuskan, yang akan dipakai sebagai dasar negara adalah Piagam Jakarta. Sehingga, ketika Soepomo kemudian…

Keywords: -
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

A
Antara Solar dan Solar
1994-06-18

Pilot project diterjemahkan pilot proyek, atau status simbol asal kata symbol status. penerjemahan seperti itu…

I
INDONESIA DIINTERVENSI?
2003-01-12

Kemungkinan intervensi militer terhadap indonesia bukan isapan jempol. kemelut timor timur telah membuktikannya. di luar…

K
KITA MENGUNDANG INTERVENSI ASING?
2003-01-12

Banyaknya konflik internal telah dan akan mengundang intervensi asing ke indonesia. tapi tudingan mungkin lebih…