Juwono Sudarsono: "rencananya, Maret 2001 Eselon Satu Dephan Dipegang Sipil"

Edisi: 27/29 / Tanggal : 2000-09-10 / Halaman : 41 / Rubrik : WAW / Penulis : , ,

ADA kerepotan ekstra yang menyita perhatian Juwono Sudar-sono dua pekan terakhir: menjadwal kembali seluruh agenda kerjanya. Menteri Pertahanan dalam "kabinet pelangi" ini me-lakukan hal itu setelah namanya tidak muncul dalam daftar anggota kabinet baru-selepas reshuffle-yang diumumkan Rabu dua pekan lalu. Rupanya, Presiden Abdurrahman Wahid cuma menjatahkan waktu 10 bulan bagi Juwono memimpin Departemen Pertahanan (Dephan). Maka, Juwono, 58 tahun, kini boleh mengganti setelan jas resmi, busana yang biasa ia kenakan sebagai menteri, dengan celana jins dan kemeja kasual kesukaannya.

Mantan Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas, 1995-1998) itu kini jauh lebih leluasa merencanakan kegiatannya: mengajar, menulis, menerima wawancara, berbicara di seminar. Apa pun-tanpa bergantung pada jadwal ketat seorang Menteri Pertahanan (Menhan).

Jadi, selesaikah urusan Juwono di bidang pertahanan? Secara formal ya, tapi bukan dari segi pemikiran.

Doktor dari London Economics School and Political Sciences ini-ia lulus cum laude pada 1978-termasuk pemikir serius bidang pertahanan. Ia percaya pada supremasi sipil terhadap militer. Dan apa yang dia lakukan dalam 10 bulan mencerminkan hal itu. "Saya sedang menyiapkan sejumlah orang sipil untuk menempati eselon satu Dephan," ujarnya kepada TEMPO.

Apakah ide-ide pertahanan saja yang membuat Menteri Negara Lingkungan Hidup (Maret-Mei 1998) Kabinet Pembangunan VII, kabinet terakhir Presiden Soeharto ini, berada pada lingkaran elite eksekutif? Tidak persis begitu. Kemampuan intelektualnya membuat Juwono luwes bekerja lintas sektoral. Pada zaman Presiden Habibie, ia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Reformasi (1998-1999). Lalu, jauh sebelum asuki kabinet, putra sebuah keluarga diplomat terpandang ini hidup di dunia yang selalu menggairahkan seluruh saraf intelektualnya: mengajar dan menulis.

Bertahun-tahun, seusai studi di luar negeri, Juwono menjadi dosen Jurusan Politik dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Ia juga penulis kolom dan menjadi pembicara seminar yang mahir sebelum pindah ke jalur eksekutif. Dengan menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional, Juwono praktis telah bekerja di bawah tiga presiden. Jabatan terakhir ini pun mendatangkan sejumlah kritik-berikut pro dan kontra-terhadap ahli politik internasional itu. Mengapa?

Ia orang sipil pertama yang menjadi Menteri Pertahanan sejak Orde Baru. Selain itu, ia membawa sejumlah ide pembaruan ke departemen itu. Beberapa ide itu, antara lain, poin-poin dasar kesetaraan sipil-militer; sejumlah revisi perubahan Undang-Undang Keprajuritan dan Undang-Undang Pokok-Pokok Pertahanan, dengan memasukkan pengertian baru tentang keamanan nasional. Meski begitu, beberapa kalangan menganggap geraknya terlalu lamban. "Saya juga merasa begitu. Tapi pembaruan (TNI) harus dilakukan secara bertahap," kata Juwono. Sumber TEMPO di Dephan membisikkan, garis lunak yang dia pilih telah membuat sang Menteri cepat terpental dari kursinya.

Ini bukan pertama kali ia mendapat kritik keras. Semasa di Lemhanas, misalnya, Juwono dianggap terlalu memihak kepentingan militer. Cap itu kian melekat tatkala ia menyatakan-menjelang lengsernya Soeharto, Mei 1998-TNI masih diperlukan dalam figur pemimpin negara. Kontan saja muncul tudingan: Juwono ingin mempertahankan dominasi militer. Sebuah cap yang belum luntur sampai sekarang, paling tidak di mata sekelompok reformis garis keras di seputar Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak sepakat dengan model pembaruan TNI yang ia terapkan.

Bapak dua anak ini meninggalkan sejumlah pekerjaan yang belum selesai di Dephan kepada orang sipil lainnya: Mohamad Mahfud M.D., seorang ahli hukum tata negara. Ia sendiri kembali mengajar di UI sejak dua…

Keywords: -

---

Foto Terkait