Pasukan Kwik, Pasukan Bebek?

Edisi: 42/28 / Tanggal : 1999-12-26 / Halaman : 70 / Rubrik : EB / Penulis : Setyo, Dwi , Chamim, Mardiyah , Setiawan, Iwan

JAM sudah lengser dari angka 12 malam itu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan. Tapi, di depan corong suara, Kwik Kian Gie belum tampak loyo. Dengan muka serius, kening berkerut, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu berkata, "Ini yang membuat pemerintah bingung."

Lo, bingung? Seketika, parade gremengan merebak ke seantero ruangan, Sabtu larut malam, dua pekan lalu. Para anggota dewan yang tadinya sudah terkantuk-kantuk seperti tersiram kopi panas, jadi melek. Pemerintah, kok, bingung. Belum pernah ucapan seterus terang ini mereka dengar dari forum resmi seperti sidang DPR.

Apa, sih, masalah yang membuat batok kepala Pak Kwik berputar-putar nyut-nyutan? Ternyata bukan soal yang mengejutkan: perkara para pengemplang utang alias debitur kakap yang kreditnya macet tak terbayar di bank-bank pemerintah. Maksudnya tidak mengejutkan, ini perkara lama yang mestinya sudah jauh-jauh hari dipahami ekonom-termasuk pengamat yang tajam seperti Kwik.

Tapi, rupanya, Kwik, penggiat analisis ekonomi yang lugas dan ngetop jauh sebelum jadi menteri ini, merasa tak punya jalan keluar dari situasi yang rumit itu. Utang para pengemplang nilainya Rp 600 triliun. Sementara itu, aset yang dibiayai utang tersebut cuma Rp 200 triliun. Kalaupun seluruh harta itu diambil alih, pemerintah masih rugi Rp 400 triliun. Padahal, aset-aset itu bukan cuma menanggung beban utang dari bank-bank pemerintah, tapi juga dari bank-bank di luar negeri. Jadi, tak bisa dibayangkan betapa besar kerugian yang harus ditanggung pemerintah.

Yang bisa dibayangkan, ketika belum jadi menteri, Kwik pasti sudah sigap dengan jawaban atas persoalan semacam itu. Dengan enteng, ia bisa saja menulis, "Seret saja…

Keywords: -

---

Foto Terkait