Otonomi, Sebuah Keniscayaan

Edisi: 24/29 / Tanggal : 2000-08-20 / Halaman : 52 / Rubrik : NAS / Penulis : Zulkifli, Arif , ,

PEKERJAAN rumah itu tiba-tiba saja datang menumpuk. Tidak cuma di kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, tapi juga di kantor-kantor pemerintah daerah di setiap provinsi.

Januari tahun depan-sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah-2,6 juta pegawai negeri yang sebelumnya menjadi karyawan pusat harus sudah dialihkan menjadi karyawan daerah. Kantor wilayah (di tingkat provinsi) dan kantor departemen (di tingkat kabupaten), yang merupakan lembaga milik pusat, akan dihapus. Rombongan aparat berbaju Korpri yang selama ini jadi karyawan pusat itu akan menjadi bagian dari birokrasi daerah.

Meski terkesan hanya memindahkan status kepegawaian, pekerjaan ini punya konsekuensi serius. Menghapus kantor pemerintah pusat dan melebur dengan kantor milik daerah berarti memindahkan sumber daya manusia dan juga aset. Dan yang paling penting, sebagian pejabat eselon akan kehilangan jabatan karena terbatasnya posisi. Ini bisa memicu kecemburuan. Sekadar perbandingan: ketika Departemen Sosial dan Departemen Penerangan dulu dilikuidasi dan karyawannya dimasukkan ke badan lembaga pemerintah lainnya, sekitar 20 persen dari 300 ribu karyawan kehilangan jabatan. "Persaingan antarpejabat itu juga akan diwarnai dengan isu putra daerah," kata Staf Ahli Menteri Otonomi Daerah, Andi Mallarangeng. Karyawan lokal akan menganggap jabatan di daerahnya hanya layak diisi oleh anak asli daerah.

Kerepotan itu hanya sebagian dari konsekuensi diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Jika dapat diterapkan secara utuh, kedua undang-undang itu akan menjadikan daerah…

Keywords: -

---

Foto Terkait