Gunung Es Di Bawah Presiden Abdurrahman

Edisi: 12/29 / Tanggal : 2000-05-28 / Halaman : 24 / Rubrik : NAS / Penulis : P., Johan Budi S., Hakim, Jalil , Wiyana, Dwi

HAK DPR untuk bertanya kepada presiden sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Kewenangan anggota dewan itu, yang biasa disebut hak interpelasi, pun sudah beberapa kali dilakukan. Pada era Abdurrahman Wahid juga pernah dipakai. Seperti November 1999 silam, DPR mempertanyakan keputusan Presiden membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial.

Tuntutan agar hak interpelasi digunakan DPR kini kembali gencar disuarakan. Namun, kali ini punya makna lain bagi Presiden Abdurrahman, karena hak itu disuarakan menjelang Sidang Umum MPR, Agustus mendatang.

Ihwal tuntutan itu sendiri bermula dari keputusan Presiden Abdurrahman mencopot Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla. Keputusan itu membuat partai kedua menteri itu berasal, PDI-P dan Golkar, kecewa. Apalagi, tuduhan korupsi sebagai alasan pemecatan, yang dilontarkan saat konsultasi dengan DPR 27 April silam, tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu. Sebaliknya, Presiden justru tidak mengklarifikasi tuduhan korupsi atau kolusi yang dilakukan Rozy Munir sebelum mengangkatnya sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. Dua hal itu yang akan ditanyakan DPR kepada Presiden.

Untuk melaksanakan hajat tersebut, penggalangan tanda tangan anggota dewan kini giat dilakukan. Hingga Jumat pekan silam, menurut Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komaruddin, sudah terkumpul 200 tanda tangan. Sebagian besar wakil diperoleh dari anggota Fraksi Golkar dan PDI-P. Tercatat juga anggota dari partai lain seperti Partai Persatuan Pembangun dan Partai…

Keywords: -

---

Foto Terkait